Juknis Perlindungan Guru dan TU Tahun 2024
Kherysuryawan.id - Keputusan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3798/B.B1/Hk.03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas.
Halo sahabat pendidikan, pada postingan kali ini admin
akan membahas tentang hal penting yang ada hubungannya dengan perlindungan pada
jabatan guru dan juga tenaga kependidikan di satuan pendidikan.
Baru-baru ini direktur jenderal guru dan tenaga
kependidikan Ibu Nunuk Suryani mengeluarkan surat keputusan Nomor
3798/B.B1/Hk.03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas. Ada beberapa point penting yang termuat
di dalam surat keputusan tersebut, dan berikut ini penjelasannya :
A. Latar Belakang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Terbitnya regulasi ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memberikan perlindungan bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas
di Satuan Pendidikan. Dalam rangka mendukung implementasi perlindungan bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 6 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017
memandatkan penetapan Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga
Kependidkan Dalam Pelaksanaan Tugas.
B. Tujuan
Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan
untuk memberikan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
C. Prinsip
Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan
dengan prinsip:
1. tidak membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat
pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. inisiatif Perlindungan berasal dari pihak yang
memberikan Perlindungan atau inisiatif berasal dari Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
3. bersifat nirlaba atau tidak digunakan untuk menarik
keuntungan;
4. pendekatan yang demokratis dan mengutamakan musyawarah
untuk mufakat; dan
5. praduga tak bersalah, artinya Pendidik dan Tenaga
Kependidikan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
D. Pengertian
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalahkelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dalam setiap
jenjang dan jenis pendidikan.
4. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat
yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. Advokasi nonlitigasi adalah bantuan hukum dalam bentuk
pembelaan di luar pengadilan yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan
dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dialami Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.
7. Satuan Tugas Perlindungan yang selanjutnya disebut Satgas
Perlindungan adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan di
satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, atau Kementerian.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
E. Pihak Yang Memberikan Perlindungan
1. Kementerian;
2. Pemerintah Daerah;
3. Satuan Pendidikan;
4. Organisasi profesi; dan/atau
5. Masyarakat.
JENIS DAN BENTUK PERLINDUNGAN
A. Jenis Perlindungan
1. Perlindungan Hukum Perlindungan hukum mencakup
perlindungan terhadap:
a. tindak kekerasan;
b. ancaman;
c. perlakuan diskriminatif;
d. intimidasi; dan/atau
e. perlakuan tidak adil.
2. Perlindungan Profesi
Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap:
a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berupa
Perlindungan terhadap risiko:
a. gangguan keamanan kerja;
b. kecelakaan kerja;
c. kebakaran pada waktu kerja;
d. bencana alam;
e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
f. risiko lain.
4. Perlindungan HaKI
Perlindungan HaKI berupa perlindungan terhadap:
a. hak cipta; dan/atau
b. hak kekayaan industri.
Jenis perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, meliputi:
1. Perlindungan dari Kekerasan Fisik
Perlindungan dari kekerasan fisik merupakan Perlindungan
terhadap Kekerasan yang dilakukan dengan kontak fisik oleh pihak lain kepada
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
Kekerasan fisik dapat berupa:
a. tawuran atau perkelahian massal;
b. penganiayaan;
c. perkelahian;
d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk
memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
e. pembunuhan; dan/atau
f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan dari Kekerasan Psikis
Perlindungan dari Kekerasan psikis/perbuatan nonfisik
yang dilakukan oleh pihak lain kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan
tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak
nyaman. Kekerasan psikis dapat berupa:
a. pengucilan;
b. penolakan;
c. pengabaian;
d. penghinaan;
e. penyebaran rumor;
f. panggilan yang mengejek;
g. intimidasi;
h. teror;
i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
j. pemerasan; dan/atau
k. perbuatan lain yang sejenis.
3. Perlindungan dari Perundungan
Perlindungan dari perundungan merupakan perlindungan
terhadap Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan oleh pihak
lain kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berulang karena ketimpangan
relasi kuasa.
4. Perlindungan dari Kekerasan Seksual
Perlindungan dari Kekerasan seksual merupakan
perlindungan terhadap setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan,
dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi yang dilakukan oleh pihak
lain kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan, karena ketimpangan relasi kuasa
dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis
dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilang
kesempatan melaksanakan pekerjaan dengan aman dan optimal. Pendidik dan Tenaga
kependidikan mendapat perlindungan dari kekerasan seksual berupa:
a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau
melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender;
b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon,
dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
d. perbuatan menatap dengan nuansa seksual dan/atau
membuat merasa tidak nyaman;
e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio,
dan/atau video bernuansa seksual;
f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan
foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual;
g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi
pribadi yang bernuansa seksual;
h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi
yang bernuansa seksual;
i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat yang
sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat
pribadi;
j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan
sesuatu untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang,
memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pendidik dan
Tenaga kependidikan;
m. perbuatan membuka pakaian;
n. pemaksaan untuk melakukan transaksi atau kegiatan
seksual;
o. praktik budaya komunitas yang bernuansa Kekerasan
seksual;
p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian
tubuh selain alat kelamin;
r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai untuk melakukan
aborsi;
s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai untuk hamil;
t. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
u. pemaksaan sterilisasi;
v. penyiksaan seksual;
w. eksploitasi seksual;
x. perbudakan seksual;
y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk
eksploitasi seksual; dan/atau
z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan
seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perlindungan Dari Diskriminasi dan Intoleransi
Perlindungan dari diskriminasi dan intoleransi merupakan
setiap perbuatan Kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Pendidik dan
Tenaga Kependidikan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau
pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia,
status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan
intelektual, mental, sensorik, serta fisik
6. Perlindungan Dari Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan
Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan
yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh
Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan
pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan terhadap Pendidik dan Tenaga
Kependidikan. Kebijakan yang mengandung Kekerasan terdiri atas:
a. kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat
edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya; dan
b. kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan,
instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.
7. Bentuk kekerasan lainnya.
B. Bentuk Perlindungan
Bentuk Perlindungan yang dilakukan oleh Satgas
Perlindungan Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dilaksanakan
dengan advokasi nonlitigasi, yang meliputi:
1. konsultasi hukum dapat berupa pemberian saran atau
pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan;
2. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak; dan
3. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam
penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara.
Untuk lebih jelas mengenai Petunjuk Teknis Perlindungan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas, maka silahkan unduh
file juknisnya di bawah ini :
Demikianlah informasi mengenai JUKNIS Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas Tahun 2024, semoga informasi ini bermanfaat bagi para guru dan staf tata usaha dalam menjalanlan tugas dalam jabatannya masing-masing.