Juknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Tahun 2024/2025
Kherysuryawan.id - Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Halo sahabat kherysuryawan yang berbahagia, selamat
berjumpa kembali di website pendidikan ini. Pada postingan kali ini admin akan
membahas tentang informasi terbaru mengenai Juknis tentang penugasan atau
pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Baru-baru ini di rilis surat dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga
Kependidikan tentang juknis penugasan guru sebagai KS. Surat tersebut bernomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024
dan di keluarkan pada bulan oktober tahun 2024.
Adapun isi dari surat tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut :
A. Latar Belakang
Kepala sekolah memiliki peran yang sangat krusial dalam
peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional pada
masing-masing satuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin pembelajaran
yang memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi
kepada guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah
pada satuan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses
pembelajaran di sekolah menjadi optimal.
Dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan kepala sekolah
di satuan pendidikan, Direktorat Jenderal menyusun norma, standar, prosedur,
kriteria sehingga penugasan guru sebagai kepala sekolah dilakukan secara
akuntabel, profesional, dan berbasis meritokrasi. Untuk mencapai tujuan
mendapatkan kepala sekolah yang berkualitas dan memenuhi persyaratan,
Direktorat Jenderal menyediakan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah.
Petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah
disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
dalam melakukan proses pengangkatan kepala sekolah yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengangkatan
kepala sekolah.
B. Tujuan
Petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah ini
bertujuan sebagai pedoman untuk:
1. menyelenggarakan
seleksi dan pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
2. mengoptimalkan
pemanfaatan sistem informasi pengangkatan kepala sekolah;
3. melakukan
pemberhentian kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4. melakukan
penyiapan calon dan penugasan kepala sekolah pada sekolah Indonesia di luar
negeri (SILN); dan
5. melaksanakan
pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penugasan guru sebagai kepala
sekolah.
C. Pengertian
1. Kepala
Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola
satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar
biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama,
sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah
kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar
negeri.
2. Guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
3. Satuan
Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
pada jalur formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
4. Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Dinas
Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang pendidikan pada daerah tingkat provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
7. Sekolah
Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah Satuan
Pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
8. Kementerian
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
9. Direktorat
Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya,
dan tenaga kependidikan.
10. Direktur
Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru, pendidik lainnya,
dan tenaga kependidikan.
11. Direktorat
adalah direktorat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Kepala
Sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.
12. Direktur
adalah direktur yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Kepala Sekolah,
pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.
13. Sistem
Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat
SPKSPS adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal untuk
digunakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan, seleksi calon,
dan pengangkatan Kepala Sekolah dan pengawas sekolah, yang memenuhi persyaratan
dan terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga
lain yang relevan.
D. Sistem
Informasi
Direktorat Jenderal menyediakan dukungan sistem informasi
pengangkatan kepala sekolah untuk memudahkan pejabat pembina kepegawaian dalam
melakukan penugasan guru sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan secara
efisien, efektif, akurat, transparan, dan akuntabel. Sistem informasi tersebut
terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.
Pengintegrasian sistem informasi tersebut bertujuan untuk mempercepat
penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara dan persetujuan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemanfaatan
sistem informasi pengangkatan kepala sekolah dikecualikan bagi penugasan guru
sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada SILN.
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
A. Persyaratan
Guru yang Ditugaskan Sebagai Kepala Sekolah
1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah Guru PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah oleh pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) memiliki
kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari
perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
b) memiliki
sertifikat pendidik;
c) memiliki
Sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) Calon Kepala Sekolah;
d) memiliki
pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
e) memiliki
hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua)
tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
f) memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2
(dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas
pendidikan;
g) sehat
jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
h) tidak
pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i) tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau
tidak pernah menjadi terpidana; dan j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh
enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
Guru PPPK yang diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah
oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota harus persyaratan sebagai
berikut:
a) memiliki
kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari
perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; \
b) memiliki
sertifikat pendidik;
c) memiliki
Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah;
d) memiliki
jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama;
e) memiliki
hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua)
tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
f) memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2
(dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas
pendidikan;
g) sehat
jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan
surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
h) tidak
pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau
tidak pernah menjadi terpidana; dan
j) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
Syarat kepemilikan sertifikat Guru Penggerak atau STTPP
Calon Kepala Sekolah bagi Guru PNS dan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada
huruf c dapat dikecualikan, dalam kondisi:
a) Pemerintah
Daerah mengalami kekurangan persediaan bakal calon Kepala Sekolah karena jumlah
kebutuhan Kepala Sekolah melebihi jumlah persediaan Guru yang memiliki
sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah; dan/atau
b) Pemerintah
Daerah mengalami kekurangan peserta seleksi Kepala Sekolah dikarenakan adanya
Guru yang memenuhi syarat namun tidak mengikuti seleksi Kepala Sekolah yang
diadakan.
Pada kondisi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
Dinas Pendidikan dapat mengundang Guru yang belum memiliki sertifikat Guru
Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah untuk mengikuti seleksi Kepala
Sekolah sesuai mekanisme yang diatur lebih lanjut pada bagian proses seleksi
Kepala Sekolah.
B. Masa Penugasan
Guru Sebagai Kepala Sekolah
1. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah
Masa penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah 4 (empat) tahun
untuk satu periode jabatan, dan dapat diperpanjang penugasannya sampai dengan
maksimal 4 (empat) periode jabatan atau 16 (enam belas) tahun sesuai dengan
mekanisme yang diatur pada bagian ‘Penugasan Kembali sebagai Kepala Sekolah
untuk Periode Lanjutan’.
Kepala Sekolah menjalankan masa penugasan pada satuan
administrasi pangkal (satminkal) yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun. Kepala Sekolah tidak dapat dirotasi sebagai
Kepala Sekolah pada satminkal lain sebelum masa penugasan 2 (dua) tahun terlampaui.
Ketentuan minimal masa penugasan tersebut berlaku juga bagi penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah pada daerah khusus.
Dalam hal Kepala Sekolah diangkat dari Guru yang belum
memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, masa penugasan
dibatasi sampai dengan tersedianya Guru yang memiliki Sertifikat Guru
Penggerak. Masa penugasan dimaksud berlaku paling lama 1 (satu) periode jabatan
atau 4 (empat) tahun. Untuk mengetahui ketersediaan bakal calon Kepala Sekolah
yang memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah, Dinas
Pendidikan melakukan pengecekan ketersediaan dan/atau kebutuhan bakal calon
Kepala Sekolah secara berkala melalui SPKSPS.
Pembatasan masa penugasan bagi Kepala Sekolah yang belum
memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala Sekolah dimaksud
tidak berlaku apabila Kepala Sekolah yang bersangkutan telah memiliki
sertifikat Guru Penggerak sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal Kepala
Sekolah belum memiliki sertifikat Guru Penggerak atau STTPP Calon Kepala
Sekolah, Dinas Pendidikan memprioritaskan Kepala Sekolah yang bersangkutan
untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak. Dalam hal Guru yang memiliki STTPP
Calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak telah tersedia, Pemerintah Daerah
dapat menugaskan Guru yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan
mekanisme pengangkatan Kepala Sekolah.
C. Mekanisme
Pengangkatan Kepala Sekolah
Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam jaringan (daring)
melalui SPKSPS dengan alur sebagaimana tercantum pada Diagram di bawah.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai bagaimana Petunjuk
Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka anda bisa membacanya pada
surat Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Nomor 4338/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah, yang telah admin siapkan filenya di bawah ini :
Demikianlah informasi mengenai Juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi bagi para guru yang ingin mengetahui bagaimana tahapan dan alur untuk menjadi seorang kepala sekolah. Sekian dan Terimakasih.