Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Dalam PPDB
Kherysuryawan.id – Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Halo sahabat kherysuryawan yang berbahagia, pada
postingan kali ini admin akan membahas informasi yang berhubungan dengan
pelaksanaan PPDB yang tidak lama lagi akan di lakukan di setiap sekolah.
Seperti kita ketahui bersama bahwa mendekati awal tahun
pelajaran baru maka sekolah sudah akan mulai bersiap-siap untuk bisa melakukan
promosi atau sosialisasi sebagai bentuk pendekatan kepada para calon peserta
didik baru yang akan masuk ke sekolah baru. Adapun hal tersebut sering
dinamakan sebagai PPDB.
Sebagai informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 7 Tahun 2024 pada
tanggal 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi
Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun isi dari edaran
tersebut adalah sebagai berikut :
LATAR BELAKANG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan
tindakan-tindakan pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi. Bersamaan dengan momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
proses pelaksanaan PPDB sepatutnya dilaksanakan secara efisien, adil dan
wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan
yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MAKSUD DAN TUJUAN
Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya
pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) serta mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
yang objektif, transparan, dan akuntabel.
RUANG LINGKUP
Seluruh kegiatan melingkupi sebelum, saat, dan sesudah
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
DASAR
a. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c. Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi
d. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan
e. Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1382) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2101)
f. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang pedoman
pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman
kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,
dan sekolah menengah kejuruan
ISI EDARAN
Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada
proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta mencegah terjadinya praktik
korupsi danpenyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan PPDB, dengan ini
mengimbau hal-hal sebagai berikut:
Seluruh pihak unit pelaksana teknis yang membidangi
pendidikan, Pendidikan Madrasah atau pendidikan keagamaan:
a. Wajib
menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan
gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya
b. Tidak
memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan
yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik,
dan memiliki risiko sanksi pidana
c. Dapat
berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah
pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat
Daerah atau Kantor Wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai
kewenangannya
d. Melakukan
langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum
yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan
menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan
Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan
surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan
kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun
kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya
e. Permintaan
dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk
pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan
institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya,
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang
dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi
f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan
kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan
gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat
dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
g. Terhadap
penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak
dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosialke panti asuhan,
panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi
pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id
h. Informasi
lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada
tautan www.jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp+62811145575
atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan
penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikankepada KPK melalui aplikasi
pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id
PENUTUP
Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Demikianlah informasi mengenai Pencegahan Korupsi dan
Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) yang dimuat melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan
Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB). Semoga informasi ini bisa menjadi pegangan dan dasar bagi
setiap sekolah yang akan melaksanakan PPDB di Tahun ini.