Pedoman Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024
Kherysuryawan.id - Juknis POS Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) Tahun 2024.
Halo sahabat kherysuryawan yang berbahagia, pada
kesempatan kali ini admin akan memberikan informasi terbaru mengenai Pedoman
pelaksanaan Asesmen Nasional yang nantinya akan menjadi dasar bagi setiap
satuan pendidikan yang akan melaksanaan Asesmen di sekolah masing-masing.
Sebagai informasi bahwa Pedoman Pelaksanaan Asemesn Nasional
Tahun 2024 termuat dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen
Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 019/H/KP/2024
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Asesmen Nasional.
Berikut ini ringkasan isi dari Pedoman Pelaksanaan Asesmen
Nasioanal Tahun 2024:
A. Latar Belakang
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu
dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan
sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter
peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Asesmen Nasional menyebutkan bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara
berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu
dilaksanakan asesmen nasional.
B. Tujuan
Pedoman Penyelenggaraan Asesmen Nasional diterbitkan agar
pelaksanaan Asesmen Nasional dilaksanakan secara objektif, transparan,
akuntabel, dan terstandar.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Asesmen Nasional
ini meliputi:
1.
Pendahuluan;
2.
Persiapan Penyelenggaraan AN;
3.
Pelaksanaan AN; dan
4.
Pelaporan Hasil AN.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2021
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 terftang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2O2l tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 17 Tahun 202l tentang Asesmen Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2027 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh
Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 nomor 308); dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor l1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321).
E. Ketentuan Umum
1. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN
adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada
jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Asesmen Kompetensi Minimum yang selanjutnya
disingkat AKM adalah pengukuran kompetensi literasi membaca dan numerasi yang
harus dimiliki oleh peserta didik.
3. Literasi Membaca adalah kemampuan untuk
memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk
menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga
Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di
masyarakat.
4. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan
konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah
sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai
warga negara Indonesia dan dunia.
5. Survei Karakter adalah pengukuran karakter yang
mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
6. Survei Lingkungan Belajar yang selanjutnya
disingkat Sulinglar adalah pengukuran aspek-aspek lingkungan Satuan Pendidikan
yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
7. Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang
selanjutnya disingkat ANBK adalah asesmen yang menggunakan komputer secara
daring dan semidaring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal.
8. Pelaksana Asesmen Nasional adalah lembaga/pihak
yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis Asesmen
Nasional pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Satuan Pendidikan, dan
sekolah Indonesia di luar negeri.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
10. Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya
disebut SPK, adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas
dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang
terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan lndonesia (LPI)
pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
11. Sekolah Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat SILN adalah Satuan Pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan
di luar negeri, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat
Indonesia.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang
selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan
yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang
akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Tim Teknis adalah petugas di provinsi dan
kabupaten/kota yang diberi kewenangan sebagai petugas teknis dalam melakukan
verifikasi dan pendampingan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Asesmen
Nasional.
15. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan
untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan Asesmen Nasional di ruang
asesmen.
16. Teknisi adalah petugas pengelola sarana komputer
dan Jaringan di Satuan Pendidikan.
17. Pengawas adalah pendidik/tenaga kependidikan
yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan
Asesmen Nasional di ruang asesmen di Satuan Pendidikan.
18. Instrumen Asesmen Nasional adalah seperangkat
butir soal dalam bentuk digital yang harus dijaga keamanannya, kerahasiaannya,
dan digunakan pada waktu yang ditetapkan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perwakilan Republik Indonesia adalah Perwakilan
Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi
mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima dan/atau organisasi
Internasional.
22. Peserta Sulingjar adalah kepala satuan dan
pendidik pada PAUD, Jenjang Dikdas dan Dikmen yang terdaftar di Dapodik atau
EMIS.
23. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut
Dapodik adalah pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
24. Education Management Information Sgstem yang
selanjutnya disebut EMIS adalah pangkalan data kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dikelola oleh
Kementerian Agama.
25. Daftar Nominasi Sementara yang selanjutnya
disingkat DNS adalah daftar peserta didik yang telah didaftarkan dan disampling
untuk diverifikasi oleh Satuan Pendidikan.
26. Daftar Nominasi Tetap yang selanjutnya disingkat
DNT adalah daftar peserta didik yang telah diverifikasi oleh Satuan Pendidikan
dan diberi nomor peserta AN.
27. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
BAB II
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN AN
A. Anggaran/Biaya AN
1. Anggaran penyelenggaraan AN meliputi biaya
persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut di tingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan.
2. Biaya persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut
AN bersumber dari:
o Anggaran
Satuan Pendidikan;
o Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
o Anggaran
dan Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan/atau
o sumber
lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan
melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
4. Biaya persiapan dan pelaksanaan AN Tingkat Pusat
mencakup komponen sebagai berikut:
o penyiapan
kebijakan AN;
o penyiapan
instrumen AN;
o pendataan
peserta AN;
o rapat
koordinasi dan sosialisasi kebijakan AN;
o sosialisasi
AN ke daerah;
o pelatihan
Tim Teknis ANBK provinsi;
o penyiapan
infrastruktur ANBK pusat yang handal dan aman;
o penyiapan
sistem dan aplikasi ANBK di tingkat pusat;
o pendampingan
persiapan dan pelaksanaan AN;
o pembiayaan
persiapan dan pelaksanaan AN di daerah;
o monitoring
dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan AN; dan
o analisis
hasil AN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi.
5. Biaya persiapan dan pelaksanaan AN Tingkat
Provinsi mencakup komponen sebagai berikut:
o manajemen
pengelola kesekretariatan pada Pelaksana AN Tingkat Provinsi;
o koordinasi
persiapan sistem untuk ANBK termasuk dengan mekanisme berbagi sumber daya,
serta koordinasi dengan instansi terkait (penyedia layanan listrik, penyedia
layanan internet, dan lain-lain);
o pendataan
dan verihkasi Satuan Pendidikan maldiri/menumpang dan daring/ semidaring;
o peiaksanaan
pengelolaan data peserta AN;
o pelaksanaan
sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota
dan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan
pelaksanaan AN;
o pelatihan
Tim Teknis dan Proktor/Teknisi ANBK;
o pendampingan
persiapan dan pelaksanaan AN;
o monitoring
dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan AN;
o melakukan
diseminasi hasil AN di wilayahnya;
o menyusun
dan melaksanakan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN; dan
o penyusunan
dan pengiriman laporan AN.
6. Biaya persiapan dan pelaksanaan AN Tingkat
Kabupaten/Kota mencakup komponen sebagai berikut:
o manajemen
pengelola kesekretariatan pada Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/ Kota;
o koordinasi
Persiapan sistem untuk ANBK termasuk dengan mekanisme berbagi sumber daya,
serta koordinasi dengan instansi terkait (penyedia layanan listrik, penyedia
layanan internet, dan lain-lain) di tingkat kota/ kabupaten;
o pendataan
dan verifikasi Satuan Pendidikan pelaksana mandiri/ menumpang dan daring/
semidaring;
o pengelolaan
data peserta AN;
o pelaksanaan
sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Pendidikan dan instansi
terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan AN;
o pelatihan
Tim Teknis dan Proktor/Teknisi ANBK;
o pendampingan
persiapan dan pelaksanaan AN;
o monitoring
dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan AN;
o melakukan
diseminasi hasil AN di wilayahnya;
o menyusun
dan melaksanakan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN; dan
o penyusunan
dan pengiriman laporan AN.
7. Biaya pelaksanaan AN Tingkat satuan Pendidikan
baik sekolah mandiri, menumpang maupun ditumpangi mencakup komponen sebagai
berikut:
o pengisian
dan pengiriman data calon peserta AN ke Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/ Kota;
o penyiapan
sistem ANBK termasuk dengan mekanisme berbagi sumber daya;
o penerbitan
kartu login;
o pelaksanaan
sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AN;
o penyiapan
sarana prasarana pendukung pelaksanaan AN;
o pengawasan
silang pelaksanaan AN di Satuan Pendidikan;
o penyusunan
dan pengiriman laporan AN;
o asistensi
teknis dan peiaksanaan ANBK oleh Pengawas, Proktor dan Teknisi, antara lain:
§ Satuan
Pendidikan pelaksana AN mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi
di Satuan Pendidikan masing-masing; dan
§ Satuan
Pendidikan menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di Satuan
Pendidikan yang ditumpangi;
o biaya
transportasi dan akomodasi peserta AN yang menumpang ke Satuan Pendidikan
lainnya ditanggung oleh Satuan Pendidikan yang menumpang; dan
o biaya
lain yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya bersama antara Satuan
Pendidikan menumpang dan Satuan Pendidikan ditumpangi menjadi tanggungjawab
bersama sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL
A. Tahapan Pelaksanaan
1. Simulasi
Simulasi merupakan tahapan pra pelaksanaan untuk mengetahui kondisi
infrastruktur yang digunakan oleh satuan pendidikan sudah dapat digunakan
dengan baik dengan menggunakan data peserta dummg.
2. Gladi Bersih
Gladi Bersih merupakan tahapan lanjutan dari simulasi, untuk memberikan
kesempatan kepada Penyelenggara Tingkat Pusat, Pelaksana Tingkat Provinsi,
Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan, dan
Peserta melaksanakan uji coba AN.
3. AN
AN merupakan tahapan pengumpulan data satuan pendidikan yang diikuti oleh
peserta didik, pendidik, dan kepala Satuan Pendidikan.
B. Pelaksana Teknis
Pelaksana Teknis terdiri atas:
1. Proktor: Seorang Proktor harus memenuhi
ketentuan:
o memiliki
kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
o pernah
mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai Proktor;
o bersedia
ditugaskan sebagai Proktor di Satuan Pendidikan pelaksana AN;
o dapat
berasal dari Satuan Pendidikan lain bila Satuan Pendidikan belum memiliki
sumber daya proktor;
o bersedia
mengisi dan menandatangani pakta integritas; dan
o dalam
kondisi sehat.
Tugas Proktor:
o menandatangani
pakta integritas;
o mengunduh
aplikasi ANBK pada laman yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan AN;
o melakukan
instalasi aplikasi ANBK pada komputer proktor dan komputer klien untuk
digunakan Pada saat AN;
o menangani
aplikasi maksimal 30 komputer klien untuk satu orang proktor;
o memastikan
peserta AN merupakan peserta yang terdaftar;
o melakukan
pengaturan sesi AN bagi semua peserta melalui aplikasi ANBK;
o melakukan
sinkronisasi apabila menggunakan moda semidaring sebelum pelaksanaan AN;
o melakukan
login ke dalam laman ANBK untuk pengelolaan data peserta AN;
o mencatat
hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dalam berita acara
pelaksanaan;
o membuat
dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat
Satuan Pendidikan yang sudah ditandatangani Proktor dan Pengawas; dan
o memastikan
kelengkapan dokumen berita acara, daftar hadir, pakta integritas sudah diunggah
di laman ANBK.
2. Teknisi: Seorang Teknisi harus memenuhi
ketentuan:
o memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola LAN pada laboratorium
di Satuan Pendidikan;
o pernah
mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai Teknisi;
o bersedia
ditugaskan sebagai Teknisi di Satuan Pendidikan pelaksana AN;
o teknisi
dapat berasal dari Satuan Pendidikan lain bila Satuan Pendidikan belum memiliki
sumber daya teknisi;
o bersedia
mengisi dan menandatangani pakta integritas; dan
o teknisi
dalam kondisi sehat
Tugas Teknisi
§ menandatangani
pakta integritas;
§ menyiapkan
sarana prasarana komputer yang akan digunakan untuk AN;
§ menyiapkan
aplikasi ANBK pada komputer yang akan digunakan untuk asesmen;
§ melakukan
perbaikan/ penggantian alat yang mengalami kerusakan saat AN; dan
§ melaporkan
kesiapan sarana prasarana komputer dan aplikasi kepada penanggung jawab satuan
pendidikan.
Untuk lebih lengkap mengenai Pedoman Pelaksanaan Asesmen
Nasional Tahun 2024, maka silahkan anda download dan baca melalui file yang
telah admin kherysuryawan bagikan di bawah ini :
Demikianlah informasi yang bisa admin kherysuryawan
bagikan pada kesempatan kali ini mengenai Pedoman Pelaksanaan Asesmen Nasioanl
Tahun 2024, semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi setiap satuan
pendidikan yang akan melaksanakan Asesmen Nasional di tahun ini.
Sekian dan Terimakasih.