Rangkuman PPKN Kelas 10 Unit 6 Hubungan Antar Perundang-undangan
Kherysuryawan.id – Ringkasan/Rangkuman Materi PPKN Kelas 10 SMA/SMK Bagian 2 Unit 6 “Hubungan Antar Perundang-undangan” yang akan di pelajari pada semester 1 Kurikulum Merdeka.
Halo sahabat kherysuryawan yang berbahagia, pada
kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah ringkasan dan rangkuman materi
untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) yang akan
di pelajari di kelas X SMA/SMK Bagian 2 “Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945” pada pembelajaran Kurikulum Merdeka.
Adapun materi yang akan di Bahas dan disajikan pada artikel
ini yakni materi PPKN kelas 10 Unit 6 dengan judul “Hubungan Antar
Perundang-undangan”. Materi ini nantinya akan dipelajari pada Bagian 2 semester
1.
Perlu untuk di ketahui bahwa materi PPKN yang akan di
pelajari di Bagian 2yang berjudul “Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945” semester 1 terdiri atas 4 unit yaitu :
- Unit 1 Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari
- Unit 2 Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari
- Unit 3 Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- Unit 4 Membuat Kesepakatan Bersama
- Unit 5 Produk dan Hierarki Perundang-undangan
- Unit 6 Hubungan Antar Perundang-undangan
- Unit 7 Menganalisis Produk Perundang-undangan
Apabila disekolah anda telah menerapkan pembelajaran
kurikulum merdeka dan anda membutuhkan sajian materi PPKN untuk kelas 10
SMA/SMK maka tenang saja sebab disini admin kherysuryawan akan memberikan
secara lengkap sajian ringkasan materi PPKN kelas 10 SMA/SMK khususnya materi
yang ada di Unit 6 tentang “Hubungan Antar Perundang-undangan”. Materi ini
merupakan materi yang ada pada Bagian 2 semester 1 dan akan di pelajari pada
kurikulum merdeka.
Admin kherysuryawan sengaja membuat rangkuman materi PPKN
kelas 10 SMA/SMK Unit 6 “Hubungan Antar Perundang-undangan” ini dengan harapan
dapat memudahkan bagi para pelajar dalam mempelajari materi PPKN dikelas 10.
Perlu juga untuk di ketahui bahwa seluruh hasil ringkasan/rangkuman yang telah
admin buat ini semuanya bersumber dari buku teks pelajaran PPKN Kelas 10
SMA/SMK Kurikulum Merdeka.
Adapun tujuan pembelajaran yang di harapkan dapat
tercapai pada pembelajaran di Unit 6 “Hubungan Antar Perundang-undangan” yaitu
sebagai berikut :
Tujuan Pembelajaran
Baiklah untuk anda yang ingin melihat sajian rangkuman
materi PPKN kelas 10 SMA/SMK Unit 6 dengan judul “Hubungan Antar
Perundang-undangan” yang akan di pelajari di semester 1 ini maka silahkan lihat
selengkapnya di bawah ini:
Unit 6 Hubungan Antar Perundang-undangan
Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan
UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan
perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif
dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat.
Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling
melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang
dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi
(peraturan perundang-undangan), dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar
sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen
(antara perencanaan dan kerangka regulasi) menyebabkan keduanya berjalan
sendiri-sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan
regulasi, ada banyak regulasi di setiap tingkatan (nasional dan daerah) dan
perencanaan.
Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan
perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan
dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan
Undang-Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70
RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas
yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14
RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.
Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti
peraturan dae[1]rah (Perda), yang
bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini
yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143
Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional
dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat
pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat
investasi dan kemudahan berusaha.
MATERI INTI :
- Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antarperencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.
- Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.
Jika anda ingin melihat rangkuman/ringkasan materi
lainnya yang terdapat pada mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA/SMK Kurikulum
Merdeka, maka silahkan anda dapatkan informasinya melalui judul di bawah ini :
- MATERI PPKN KELAS 10 SMA/SMK KURIKULUM MERDEKA LENGKAP SEMUA UNIT (DISINI)
Demikianlah informasi mengenai rangkuman/ringkasan materi
pelajaran PPKN kelas 10 SMA/SMK Unit 6 “Hubungan Antar Perundang-undangan” yang
bisa admin kherysuryawan bagikan di kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat
dan dapat menjadi bahan belajar yang dapat di gunakan oleh guru maupun oleh
siswa dalam melakukan pembelajaran di kurikulum merdeka.