Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai KS
Kherysuryawan.id - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Sahabat
pendidikan, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan file tentang Permendikbud
Ristek Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Yang mana
di dalam file tersebut tertuang peraturan yang sangat penting untuk di ketahui
oleh seorang pendidik yang dalam hal ini ialah guru.
Dalam
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di dalamnya
di jelaskan tentang bagaimana seorang guru bisa menjadi kepala sekolah di
satuan pendidikan baik itu untuk sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK.
Pada
peraturan tersebut di jelaskan tentang apa itu kepala sekolah, guru, PNS,
sertifikat guru penggerak dan yang lainnya. Berikut ini beberapa penjelasan
tentang hal itu :
1.
Kepala
Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola
satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar
biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama,
sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah
kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
2.
Guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
3.
Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.
Sertifikat
Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah
mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
Di
dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah juga di
jelaskan tentang apa saja persyaratan bagi seorang guru yang ingin menjadi
kepala sekolah serta bagaimana mekanisme untuk bisa menjadi seorang kepala
sekolah.
Guru
yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
A.
memiliki
kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari
perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
B.
memiliki
sertifikat pendidik;
C.
memiliki
Sertifikat Guru Penggerak;
D.
memiliki
pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru
yang berstatus sebagai PNS;
E.
memiliki
jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah
dengan
F.
perjanjian
kerja;
G.
memiliki
hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua)
tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
H.
memiliki
pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan,
organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
I.
sehat
jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
J.
tidak
pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
K.
tidak
sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
L.
berusia
paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai
Kepala Sekolah.
Mekanisme
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon
Kepala Sekolah yang dilakukan oleh:
a. pejabat pembina kepegawaian
untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya; dan
b. pimpinan penyelenggara
satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Dalam
hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala
Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.
Adapun
Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang
Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Adalah Sebagai Berikut :
1)
Jangka
waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling
banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap
masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
2)
Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu
8 (delapan) tahun.
3)
Dalam
hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu
4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah
sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4)
Penugasan
kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah
dilaksanakan.
Jangka
waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
Berikut
ini penjelasan tentang beban kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat.
(1) Beban kerja Kepala Sekolah
untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan
supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
(2) Beban kerja Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.
mengembangkan
pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
b.
mewujudkan
lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
c.
membangun
budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan
program satuan pendidikan; dan
d.
meningkatkan
kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
(3) Selain beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas
pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap
berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru
pada satuan pendidikan.
Itulah
beberapa cuplikan dari isi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah.
Bagi
bapak dan ibu guru atau kepala sekolah yang ingin melihat isi lengkap dari Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka silahkan anda
download filenya di bawah ini :
Demikianlah
informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Semoga anda yang ingin menjadi kepala sekolah di tahun ini bisa membaca dan
memahami dengan baik isi dari permendikbud ristek Nomor 40 tahun 2021 yang
telah di bagikan diatas dan semoga informasi ini bisa bermanfaat.
Sekian
dan Terimakasih.